Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan aturan baru yang berlaku bagi siswa dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
Larangan membawa ponsel dan kendaraan bermotor ke sekolah kini resmi diterapkan.
Pengumuman itu disampaikan Dedi seusai memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tingkat Provinsi Jawa Barat pada Jumat (2/5/2025).
“Per hari ini anak SD dan SMP tidak boleh bawa sepeda motor dan HP,” tegasnya, dikutip dari TribunJabar.id.
Kebijakan tersebut masih memberikan pengecualian bagi siswa SMA, asalkan mereka telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
“Untuk anak SMA itu yang belum cukup umur tidak boleh bawa kendaraan bermotor. Kan itu undang-undang lalu lintas, selama ini penegakannya tidak bisa berjalan karena ada keraguan tindakan di lapangan,” lanjut Dedi.
Program Pendidikan Militer Resmi Dimulai
Satu hari sebelum peringatan Hardiknas, tepatnya pada Kamis (1/5/2025), program pendidikan militer bagi pelajar yang diinisiasi oleh Dedi Mulyadi telah dimulai.
Sebanyak 39 siswa SMP dari Kabupaten Purwakarta diberangkatkan ke Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Artileri Medan 9.
Keesokan harinya, giliran 30 siswa dari jenjang SMP dan SMA di Kota Bandung yang mengikuti pendidikan serupa di Markas Rindam III/Siliwangi. Para peserta didik yang dikirim ke barak TNI merupakan siswa yang tercatat bermasalah, bahkan beberapa tindakannya mengarah pada perilaku kriminal.
“Di Purwakarta 39 orang, di Kota Bandung 30 orang. Kita satu-satu dulu deh. Memang ada tuh di komentar di media sosial. Pak Gubernur, Pak Gubernur, anak-anak yang gemulai suruh pendidikan militer biar tegap, ya bisa saja,” ujarnya menanggapi respons warganet.
Dedi menjelaskan bahwa lama waktu pendidikan militer ini tidak seragam, tergantung dari perkembangan setiap siswa.
“Siswa yang di Rindam SMP sama SMA. Nginap, masa pulang pergi,” imbuhnya.
Wajib Izin Orang Tua untuk Program Lanjutan
Ke depan, Pemprov Jabar juga akan mengikutsertakan siswa-siswa yang terjaring razia polisi dalam program serupa. Namun, Dedi menegaskan bahwa proses pengiriman ke barak TNI harus melibatkan orang tua siswa secara langsung.
“Nanti masuk menjadi salah satu, tetapi terlebih dahulu orang tuanya harus bertemu dulu. Jadi penyerahannya harus oleh orang tua, tidak boleh penyerahan di luar orang tua,” tandasnya.
