Namun, mayoritas masyarakat setempat menyatakan keberatan jika perusahaan tambang ditutup.
Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam, mengungkapkan bahwa warga Pulau Gag secara umum menolak rencana penutupan tambang karena bergantung pada perusahaan sebagai sumber mata pencaharian.
Hal itu disampaikannya usai kunjungan Menteri ESDM dan Gubernur Papua Barat Daya ke lokasi.
“Saya dapat pesan dari masyarakat Pulau Gag Nikel untuk sampaikan kepada Bapak Menteri Bahlil, mereka tidak mau Pak Menteri tutup tambang. Itu yang masyarakat inginkan,” kata Orideko di Sorong, dikutip Kompas.com, Senin (9/6/2025).
Orideko juga menegaskan, berdasarkan hasil pemantauan langsung di lapangan, tidak ditemukan pencemaran lingkungan laut di sekitar wilayah tambang seperti yang ramai diberitakan di media sosial.
“Jadi informasi yang beredar kita pantau langsung. Ternyata tidak ada pencemaran lingkungan seperti yang beredar di medsos. Saya apresiasi dengan PT Gag Nikel yang terus melakukan pengawasan melalui amdal agar tidak ditemukan bermasalah ke depan,” katanya lagi.
Meskipun isu ini mendapat perhatian luas secara global, aktivitas pariwisata di Raja Ampat disebut masih berjalan normal.
Orideko mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga citra pariwisata dan tidak menyebarkan informasi negatif yang tidak terverifikasi.
“Kita harus jaga Raja Ampat bersama-sama, lalu kita promosi yang baik. Jangan ada negatif atau berita hoaks. Kita juga ke depan akan selalu jaga daerah wisata kita jangan ada pencemaran,” tutupnya.
Jejak Panjang Tambang Nikel di Pulau Gag
Sejarah panjang tambang nikel di Pulau Gag mencerminkan besarnya potensi mineral di wilayah tersebut.
Peneliti Pusat Riset Arkeologi Lingkungan BRIN, Hari Suroto, menjelaskan bahwa eksplorasi nikel di Pulau Gag sudah dimulai sejak era kolonial Belanda.
“Sejak 1920 hingga 1958, Belanda mengeksplorasi kandungan nikel Pulau Gag. Saat angkat kaki, perusahaan tambang Belanda itu dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia,” jelasnya, dikutip Kompas.com, Minggu (8/6/2025).
Setelahnya, PT Pacific Nickel Indonesia yang bermodal Amerika mengambil alih operasional antara 1960 hingga 1982.
