Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) meluruskan wacana yang ramai diperbincangkan publik mengenai “BPJS Hewan”.
Kepala DKPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, menegaskan bahwa program yang sedang dirancang bukanlah skema jaminan sosial seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada manusia, melainkan bentuk subsidi atau potongan harga untuk layanan kesehatan hewan bagi masyarakat kurang mampu.
“Bukan BPJS. Hanya subsidi atau potongan harga. Kalau BPJS kan ada iurannya. Wacana untuk memberikan subsidi kepada pemilik hewan yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan hewan,” ujar Hasudungan saat dikonfirmasi, Senin (9/6/2025).
Masih dalam Tahap Perencanaan
Hasudungan menjelaskan, program subsidi kesehatan hewan ini masih dalam tahap kajian awal. Pihaknya belum dapat memastikan layanan apa saja yang akan disubsidi maupun besaran potongan harga yang akan diberikan.
“Besarannya belum tahu berapa. Makanya perlu dikaji lebih mendalam,” kata dia.
Sistem subsidi tersebut nantinya akan diterapkan saat pemilik hewan membawa peliharaannya ke Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan).
Namun sebelum itu, DKPKP berencana untuk menambah jumlah Puskeswan di Jakarta. Saat ini, baru terdapat dua Puskeswan yang beroperasi, yakni di Ragunan, Jakarta Selatan, dan Pondok Ranggon, Jakarta Timur.
“Kita juga harus mempersiapkan sarana dan prasarana yang memadai dulu misalnya menambah jumlah Puskeswan di Jakarta,” ujar Hasudungan.
Sebagai informasi, tarif layanan Puskeswan saat ini antara lain pemeriksaan dan obat sebesar Rp 70.000, sterilisasi kucing jantan maupun betina sebesar Rp 400.000, sterilisasi anjing jantan dan betina sebesar Rp 700.000, serta tes darah hematologi seharga Rp 100.000.
DKPKP juga telah menjalankan program sterilisasi hewan gratis yang mayoritas menyasar kucing, sementara layanan steril berbayar lebih banyak digunakan untuk anjing.
“Kalau program steril ada dua, yang berbayar dan tidak berbayar. Yang tidak berbayar itu sebagian besar kucing, dan yang berbayar di Puskeswan saat ada sidak adalah anjing,” ungkap Hasudungan.
Dorongan dari DPRD Jakarta
Wacana layanan BPJS hewan sebelumnya dilontarkan oleh Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P, Hardiyanto Kenneth.
Ia menilai, subsidi atau jaminan layanan kesehatan hewan sangat penting, khususnya bagi pemilik hewan yang berasal dari kalangan ekonomi lemah.
“Tidak semua pemilik hewan berlatar belakang dari kalangan mampu. Kadang yang mereka rescue itu kucing liar dan anjing liar, biasanya mereka juga akan merawatnya. Mereka adalah garda terdepan dalam bantuan pada hewan domestik,” ujar Kenneth kepada wartawan, Rabu (4/6/2025).
Ia berharap program “BPJS Hewan” dapat meringankan beban para pemilik hewan dalam membiayai perawatan.
