Kabupaten Bandung Barat (KBB) secara tegas menolak wacana perluasan wilayah Kota Cimahi. Rencana itu dinilai merugikan secara historis, administratif, hingga politis.
Alih-alih menyerahkan sebagian wilayah, Pemkab Bandung Barat justru menyarankan agar Kota Cimahi bergabung ke Bandung Barat jika memang perlu melakukan ekspansi.
Penolakan tersebut disampaikan Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail, sebagai respons atas dukungan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terhadap rencana perluasan Kota Cimahi.
Menurut Asep, batas wilayah Bandung Barat sudah memiliki dasar hukum yang sah sejak KBB terbentuk sebagai daerah otonom pada tahun 2007.
“Tentu bagi kami, penentuan batas wilayah itu harus dibicarakan bersama. Kami bisa menerima hanya jika Cimahi ingin bergabung dengan Kabupaten Bandung Barat,” ujar Asep Ismail, Rabu (25/6/2025).
Asep menyampaikan bahwa perluasan wilayah tidak bisa diputuskan sepihak. Soal batas daerah, katanya, menyangkut aspek yang lebih dalam, mulai dari sejarah hingga urusan anggaran.
“Kita ini ada pendiri, kemudian ada masyarakat, legislatif. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikaji secara saksama sebelum keputusan dibuat. Jadi saya dan Bupati tidak bisa menentukan sendiri,” jelasnya.
Bandung Barat Bukan Wilayah Instan
Asep juga mengingatkan bahwa KBB lahir melalui perjuangan panjang, bukan terbentuk secara tiba-tiba. Karena itu, setiap rencana perubahan batas perlu mempertimbangkan nilai historis tersebut.
“Kami memahami pentingnya menghormati sejarah dan keputusan para pendiri Kabupaten Bandung Barat,” tambahnya.
Soal dialog, Asep menyebut pihaknya terbuka berdiskusi. Namun ia menegaskan, topik pembahasan bukan perluasan Cimahi, melainkan kemungkinan penggabungan Cimahi ke Bandung Barat.
“Persoalannya ada batas Bandung Barat yang ingin dimasukkan ke wilayah Cimahi. Sikap kami tetap, jika mau dibicarakan ayo duduk bersama, itupun kalau Cimahi ingin bergabung dengan Kabupaten Bandung Barat,” tegas Asep.
Bukan Menghalangi Tetangga Berkembang
Lebih lanjut, Asep menyatakan sikap Bandung Barat tidak didasari keinginan untuk menghambat pembangunan Cimahi, melainkan semata untuk menjaga keutuhan wilayah.
“Intinya, kami ingin semuanya berjalan transparan dan sesuai prosedur hukum yang berlaku,” tandasnya.
Dukungan terhadap perluasan wilayah Cimahi sebelumnya dilontarkan Gubernur Dedi Mulyadi. Ia membuka peluang agar sebagian wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Bandung Barat digabungkan untuk memperluas cakupan Cimahi.
Saat ini, secara administratif, Kota Cimahi memiliki luas sekitar 4.248 hektar atau 40,20 kilometer persegi. Wilayah ini terbagi ke dalam tiga kecamatan dan 15 kelurahan.
Keterbatasan lahan menjadi alasan utama di balik wacana perluasan tersebut. Namun, keinginan ini belum mendapat lampu hijau dari pemerintah maupun masyarakat di wilayah yang terdampak, khususnya Bandung Barat.
