KPAI), Jastra Putra, mengungkapkan adanya ancaman dari guru bimbingan konseling (BK) kepada siswa yang menolak mengikuti program barak militer, yakni tidak naik kelas.
Pernyataan ini disampaikan Jastra usai KPAI melakukan kunjungan ke barak militer di Purwakarta dan Lembang guna memantau pelaksanaan program yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
“Ada ancaman bahwa siswa yang menolak mengikuti program bisa tidak naik kelas, ini hasil wawancara kami dengan anak-anak di Purwakarta maupun di Lembang,” ujar Jastra dalam konferensi pers yang digelar melalui Zoom, Jumat (16/5/2025).
Selain itu, Jastra juga menyoroti temuan bahwa tiga sekolah di Purwakarta bahkan tidak memiliki guru BK.
Hal ini memunculkan pertanyaan serius tentang siapa yang memberikan rekomendasi untuk memilih para pelajar agar mengikuti program tersebut.
“Itu jadi pertanyaan kami, rekomendasi ini siapa yang melakukan? Tentunya ini harus dikaji lebih jauh agar kami bisa memberikan rekomendasi kepada psikolog profesional,” jelas Jastra.
Jastra menambahkan, salah satu penyebab masalah perilaku anak adalah minimnya layanan bimbingan konseling di lingkungan keluarga dan sekolah.
“Hasil diskusi dengan dinas terkait menunjukkan bahwa kurangnya psikolog profesional, pekerja sosial, dan guru BK membuat layanan konseling anak tidak berjalan maksimal,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua KPAI Ai Maryati Solihah mengungkapkan kekhawatiran bahwa program barak militer berpotensi melanggar hak anak.
Hal ini disebabkan tidak adanya rekomendasi dari psikolog profesional sebelum anak-anak dikirim ke program tersebut.
“Kami berharap tidak terjadi pelanggaran hak anak, namun potensi tersebut ada karena hilangnya referensi asesmen yang jelas dari psikolog,” kata Ai.
Ai juga menyebutkan, sekitar 6,7 persen anak-anak yang mengikuti program barak militer tidak mengetahui alasan mereka dikirim ke sana.
“Ada persentase 6,7 persen anak yang mengaku tidak tahu kenapa mereka ada di sini. Ini menunjukkan perlunya implementasi yang optimal agar hak anak tidak dilanggar,” tuturnya.
Menanggapi temuan ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mempersilakan KPAI untuk melanjutkan proses pendidikan bagi anak-anak yang bermasalah, mengingat program barak militer akan berakhir pada 18 Juni mendatang.
“Anak-anak sudah keluar nanti tanggal 18 Juni. Silakan KPAI lanjutkan,” ujar Dedi melalui sambungan telepon, Jumat (16/5/2025).
