Seorang dokter yang kemudian dikenal sebagai negarawan bijak, Radjiman memainkan peran penting dalam perjalanan bangsa, terutama saat memimpin Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada masa-masa krusial menjelang proklamasi.
Dari STOVIA ke Panggung Sejarah
Radjiman lahir di Yogyakarta pada 1879, dari keluarga abdi dalem Keraton.
Sejak kecil, ia dikenal cerdas dan tekun. Pendidikan dasarnya ditempuh di Europeesche Lagere School (ELS), sebelum melanjutkan ke STOVIA (School tot Opleiding van Inlandsche Artsen) di Batavia, sekolah kedokteran bergengsi bagi pribumi.
Namun, Radjiman muda tidak hanya belajar tentang penyakit dan anatomi. Ia menyerap realitas sosial di sekelilingnya—kemiskinan, keterbatasan layanan kesehatan, serta ketimpangan di bawah penjajahan Belanda.
Kesadaran ini membentuk dirinya, bukan hanya sebagai seorang dokter, tetapi juga sebagai pejuang kemanusiaan.
Setelah menyelesaikan pendidikannya, Radjiman kembali ke Yogyakarta dan mengabdikan diri sebagai dokter Keraton.
Ia dikenal penuh kasih sayang, tak pernah menolak pasien, apa pun latar belakangnya. Ia juga aktif dalam organisasi sosial, dan menjadi salah satu pendiri Boedi Oetomo cabang Yogyakarta.
Pemimpin BPUPKI dan Perumus Dasar Negara
Peran Radjiman kian sentral saat Jepang membentuk BPUPKI pada 29 April 1945, dalam upaya menarik simpati rakyat Indonesia menjelang kekalahannya di Perang Dunia II.
Tugas BPUPKI adalah mempelajari dan merumuskan segala sesuatu terkait pembentukan negara Indonesia yang merdeka.
Radjiman dipercaya sebagai ketuanya. Dalam sidang BPUPKI pertama, yang berlangsung pada 29 Mei–1 Juni 1945 di Gedung Cuo Sangi In (kini Gedung Pancasila), ia membuka sidang dengan pertanyaan yang menggugah:
“Apa dasar negara Indonesia yang akan kita bangun?”
Pertanyaan ini menyulut perdebatan mendalam. Tiga tokoh utama yang menyampaikan gagasan tentang dasar negara adalah Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno.
Yamin mengusulkan lima asas: Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat.
Soepomo menyampaikan asas Persatuan, Kekeluargaan, Mufakat dan Demokrasi, Musyawarah, serta Keadilan Sosial.
