Forum Solidaritas Madura Indonesia (FSMI) memutuskan untuk membatalkan rencana demonstrasi yang semula dijadwalkan berlangsung selama lima hari di Balai Kota Surabaya.
Aksi ini awalnya dirancang sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, terkait penertiban juru parkir (jukir) liar yang dinilai menimbulkan stigma terhadap kelompok tertentu.
Koordinator aksi, Baihaki Akbar, menjelaskan bahwa pihaknya semula mengkritik tindakan Eri dalam menertibkan parkir liar, terutama karena dokumentasi kegiatan tersebut tersebar luas di media sosial.
“Harapan kami, tidak ada lagi konten-konten yang dapat menimbulkan stigma negatif terhadap salah satu suku,” kata Baihaki, Sabtu (14/6/2025).
Namun, setelah menggelar pertemuan langsung dengan Eri Cahyadi pada Jumat (13/6/2025), FSMI menyatakan dukungan terhadap langkah Pemerintah Kota Surabaya.
Baihaki menyebut bahwa penjelasan Wali Kota mengenai program penertiban sangat jelas dan meyakinkan.
Apa Penjelasan Wali Kota Surabaya Soal Penertiban Jukir?
Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan bahwa penertiban juru parkir liar bertujuan untuk menjaga ketertiban dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam keterangannya di ruang kerja pada Sabtu (14/6/2025), Eri menyatakan bahwa semua pihak yang sudah memahami arah kebijakannya akan melihat bahwa kebijakan tersebut dibuat untuk kebaikan bersama.
“Kalau kita ingin menjaga Surabaya, ketika menjadi petugas parkir, satu, jangan menarik parkir di atas tarif karcis yang sudah ditentukan. Kedua, jangan menarik uang tanpa karcis. Beres toh,” ujar Eri.
Eri menambahkan, FSMI telah memahami bahwa Pemkot ingin memastikan para jukir memakai rompi resmi dari perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah. Dengan sistem ini, parkir menjadi tertib dan transparan.
Bagaimana FSMI Merespons Setelah Bertemu Eri Cahyadi?
FSMI saat mengungkap pernyataan sikap, Sabtu (14/6/2025)Setelah pertemuan tersebut, FSMI menyatakan menerima alasan yang dikemukakan Wali Kota, terutama soal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan upaya mensejahterakan para jukir resmi di Surabaya.
“Program yang dilakukan Pemkot Surabaya untuk memberikan kesejahteraan maupun kemajuan warganya, pasti kita dukung karena merupakan bentuk menghormati pemerintah daerah,” ujar Baihaki.
Dengan pertimbangan tersebut, FSMI memutuskan untuk tidak melanjutkan aksi demonstrasi yang semula dijadwalkan pada 16-20 Juni 2025.
Mereka juga mengimbau agar narasi publik ke depan lebih sensitif agar tidak memunculkan kesalahpahaman.
