Komjen Ahmad Dofiri pada Juni 2025, perhatian publik tertuju pada sosok yang akan mengisi jabatan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri).
Pengamat kepolisian sekaligus mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Poengky Indarti, mengungkap sejumlah kriteria penting yang harus dimiliki calon pengganti Dofiri.
Menurut Poengky, salah satu syarat utama adalah kedekatan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Kedekatan dengan Kapolri sangat penting, termasuk mampu berkomunikasi baik dengan Kapolri, agar kerja-kerja keduanya seirama dan menjadikan Polri semakin baik,” ujarnya dikutip dari Antara, Jumat (13/6/2025).
Selain kedekatan personal, calon Wakapolri juga harus sosok yang dihormati dan disegani oleh seluruh jajaran kepolisian. Hal ini penting untuk memperkuat soliditas internal Polri. Tak hanya itu, dari sisi kompetensi, Wakapolri haruslah seorang yang cerdas dan visioner.
Poengky menekankan bahwa Wakapolri yang baru harus memiliki integritas tinggi, bersih dari beban masa lalu, dan tidak terlibat dalam persoalan yang bisa mengganggu institusi.
“Menjadi Wakapolri berarti juga harus bijaksana. Jangan sampai ada matahari kembar dalam satu institusi,” tambahnya.
Ia juga berharap calon Wakapolri mendukung peningkatan peran polisi wanita (Polwan) serta memperhatikan kesejahteraan anggota. Termasuk juga penguatan dua Polda baru, yaitu Papua Tengah dan Papua Barat Daya, yang masih memerlukan perhatian khusus.
Apa Pandangan IPW Terkait Sosok Ideal Wakapolri?
Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, turut menyampaikan pandangannya. Menurut Sugeng, Wakapolri ideal adalah jenderal bintang tiga yang mampu sejalan dengan Kapolri dan mendukung program strategis pemerintah, khususnya agenda Astacita yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
“Yang kedua, karena program Pak Kapolri mendukung Astacita Presiden Prabowo, maka jenderal bintang tiga yang dipilih harus bisa memperkuat itu,” ujar Sugeng kepada Kompas.com, Sabtu (14/6/2025).
Ia mencontohkan peran Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional, seperti proyek penanaman jagung yang ditargetkan mencapai 4 juta ton pada 2025. Program ini menurutnya perlu terus dikawal oleh pimpinan Polri, termasuk Wakapolri.
IPW juga menekankan pentingnya sosok Wakapolri yang memiliki komitmen terhadap penegakan hukum yang adil dan berpihak pada masyarakat, terutama kalangan bawah.
“Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo, sebuah negara akan gagal bila sistem hukumnya tidak memberikan perlindungan yang adil kepada masyarakat,” kata Sugeng.
Lebih lanjut, Sugeng menyoroti perlunya penguatan terhadap penanganan tindak pidana korupsi (tipikor), khususnya dalam upaya pemulihan kerugian negara.
“Wakapolri juga harus mampu mendukung pengawalan terhadap kortas (koordinasi dan supervisi) tipikor agar pemulihan kerugian negara bisa maksimal,” tegasnya.
