Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mewacanakan pemberlakuan pendidikan militer bagi siswa-siswi SMA sederajat yang bermasalah atau terlibat dalam geng motor.
Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengatasi kenakalan remaja yang selama ini dinilai belum terselesaikan.
“Jadi begini, kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor gak selesai-selesai, anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak tidak sekolah, tidak selesai,” ujar Dedi saat ditemui pada Senin (28/4/2025).
Dedi menjelaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota untuk mendukung program ini. Nantinya, siswa-siswi yang bermasalah akan ditempa langsung oleh pihak TNI.
Bahkan, bagi anak-anak yang orang tuanya sudah merasa tidak mampu lagi membimbing, pendidikan militer akan menjadi kewajiban.
Mekanisme program ini, kata Dedi, cukup jelas: siswa yang terlibat tawuran akan dipanggil bersama orang tuanya. Mereka kemudian diberi pilihan, apakah masih sanggup mendidik anaknya sendiri atau menyerahkan ke sekolah militer.
“Nanti ada anak yang tawuran di jalan kita akan bawa, nanti saya panggil orang tuanya mau gimana, masih sanggup mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer,” tegas Dedi.
Lebih lanjut, Dedi menyampaikan bahwa beberapa kabupaten/kota sudah mulai menyiapkan program pendidikan militer ini. Fasilitas seperti barak juga telah disiapkan, salah satunya di wilayah Pangdam III/Siliwangi, Bandung.
“Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan, di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah menyiapkan barak-barak, sudah disiapkan,” ujarnya.
Meski demikian, Dedi belum membeberkan secara rinci daerah mana saja yang telah siap menjalankan program ini.
“Ada beberapa kabupaten yang sudah siap, nanti kita beritahu kabupaten mana siap,” tambahnya.
Menurut Dedi, pendidikan formal para siswa tetap berjalan seperti biasa. Hanya saja, mereka akan masuk dalam kelas khusus yang berafiliasi dengan SMA tertentu.
“Nanti sekolah formalnya tetap, mereka berafiliasi pada SMA mana. Tapi kelasnya khusus,” jelas Dedi.
