Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memastikan akan mengaudit seluruh penyaluran dana hibah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam empat tahun terakhir.
Langkah ini mencakup juga dana senilai Rp 45 miliar yang diterima oleh Yayasan Al-Ruzhan, yang diketahui berafiliasi dengan keluarga mantan Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum.
Dalam wawancara via telepon dengan Kompas.com pada Jumat (2/5/2025), Dedi menyatakan komitmennya untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan dana hibah tersebut.
“Dana hibah 4 tahun ke belakang akan diaudit total atau menyeluruh,” ujar Dedi.
Ketika ditanya secara spesifik apakah audit ini juga mencakup yayasan keluarga eks Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum, Dedi menegaskan bahwa semua pihak penerima dana hibah akan diperiksa tanpa terkecuali.
“Kita tidak berbicara orang, lembaga, atau golongan. Semua penerima hibah harus diaudit,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa audit yang dilakukan sebelumnya umumnya hanya berdasarkan sampel. Namun untuk kali ini, audit akan dilakukan secara penuh dan menyeluruh.
“Meski sudah diaudit, tapi biasanya itu berupa sampel. Tapi sekarang ini akan diaudit total,” ucap Dedi.
Yayasan Al-Ruzhan Terima Dana Hibah Lebih dari Rp 45 Miliar
Yayasan Al-Ruzhan, yang menaungi sejumlah lembaga pendidikan seperti SMK dan STAI Al-Ruzhan di Manonjaya, Tasikmalaya, tercatat menerima dana hibah lebih dari Rp 45 miliar selama periode 2020 hingga 2024.
Dana tersebut dikucurkan melalui beberapa instansi pemerintah provinsi.
Berikut adalah rincian penerimaan hibah berdasarkan data yang dihimpun:
- Tahun 2020: SMKS Al-Ruzhan dan SMK Al-Ruz’han menerima total Rp 659,4 juta dari Dinas Pendidikan Jawa Barat.
- Tahun 2021: STAI Al-Ruzhan mendapat hampir Rp 10 miliar dari Dinas Perumahan dan Permukiman untuk proyek infrastruktur.
- Tahun 2022–2023: Hibah sebesar Rp 30 miliar dikucurkan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) untuk pembangunan gedung kampus STAI Al-Ruzhan, serta Rp 2,5 miliar untuk Pondok Pesantren Al-Ruzhan.
- Tahun 2024: SMK Al-Ruzhan menerima tambahan dana hibah senilai Rp 2 miliar.
Menanggapi hal ini, Dedi Mulyadi menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi hibah. Ia mengkhawatirkan adanya kecenderungan bantuan diberikan berdasarkan kedekatan politik, bukan atas dasar kebutuhan yang objektif.
“Distribusi bantuan harus adil dan tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, saat dimintai tanggapan terkait isu ini, Wakil Ketua I STAI Al-Ruzhan, Willy Nugraha, memilih tidak memberikan komentar.
Ia hanya menyarankan agar pertanyaan disampaikan ke bagian Public Relations (PR). Meski tengah disorot, Willy memastikan bahwa aktivitas perkuliahan tetap berjalan seperti biasa.
