KPK) membuka peluang untuk memanggil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution dalam pengusutan dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara.
Dugaan korupsi ini terkait proyek-proyek infrastruktur jalan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumut serta Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumut.
“Kalau memang bergerak ke salah satu orang, misalnya ke kepala dinas lain atau gubernurnya, tentu akan kami minta keterangan. Kami akan panggil, tunggu saja ya,” ujar Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (28/6/2025).
Total Proyek Capai Rp 231,8 Miliar
KPK sebelumnya menggelar dua operasi tangkap tangan (OTT) terkait proyek jalan di Sumatera Utara. Dari hasil penelusuran, total nilai proyek yang diduga bermasalah mencapai Rp 231,8 miliar.
Asep merinci bahwa proyek-proyek yang menjadi sasaran OTT terbagi dalam dua lokasi. Pertama, proyek jalan di bawah Dinas PUPR Provinsi Sumut, meliputi:
- Preservasi Jalan Simpang Kota Pinang – Gunung Tua – Simpang Pal XI Tahun 2023 senilai Rp 56,5 miliar.
- Preservasi Jalan Simpang Kota Pinang – Gunung Tua – Simpang Pal XI Tahun 2024 senilai Rp 17,5 miliar.
- Rehabilitasi Jalan Simpang Kota Pinang – Gunung Tua – Simpang Pal XI serta penanganan longsor tahun 2025.
- Preservasi Jalan Simpang Kota Pinang – Gunung Tua – Simpang Pal XI Tahun 2025.
Kemudian, dalam tangkap tangan kedua, KPK menyasar proyek jalan di bawah Satker Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumut, yakni:
- Pembangunan Jalan Sipiongot – Batas Labuhanbatu Selatan (Labusel) dengan nilai Rp 96 miliar.
- Pembangunan Jalan Hutaimbaru – Sipiongot senilai Rp 61,8 miliar.
“Setelah melalui proses pemantauan, kami cari data juga bahwa ada proyek pembangunan jalan di dua tempat,” kata Asep.
Lima Tersangka, Termasuk Pejabat Dinas PUPR dan Swasta
Dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan ini, KPK menetapkan lima orang tersangka. Mereka adalah:
- TOP, Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut.
- RES, Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR.
- HEL, Kepala UPTD Gunung Tua yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- KIR, Direktur Utama PT DNG (pihak swasta).
- RAY, Direktur PT RN (pihak swasta).
KIR dan RAY diduga menyuap sejumlah pejabat pemerintah senilai total Rp 2 miliar untuk memenangkan proyek pembangunan jalan di Satker PJN Wilayah I Sumut.
“Yang kemungkinan besar uang Rp 2 miliar ini akan dibagi-bagikan kepada pihak-pihak tertentu. Pihak swasta ini berharap memperoleh proyek berkaitan dengan pembangunan jalan,” ujar Asep.
KPK Telusuri Aliran Dana
Terkait dugaan suap dan aliran dana dari kasus korupsi proyek jalan di Sumut ini, Asep menegaskan bahwa KPK akan menelusuri semua pihak yang terlibat, tanpa pandang bulu.
“Tentu kami akan panggil, akan kami minta keterangan, apa dan bagaimana sehingga uang ini bisa sampai kepada yang bersangkutan,” kata Asep saat menjawab kemungkinan pemanggilan Gubernur Sumut Bobby Nasution.
Ia menambahkan, KPK bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri pergerakan uang dalam kasus ini.
“Kami bergerak bersama dengan PPATK untuk melihat ke mana saja yang itu (uang) bergerak,” ujarnya.
Asep menegaskan bahwa proses hukum terhadap kasus dugaan korupsi proyek jalan ini akan berjalan tanpa pengecualian terhadap siapa pun, termasuk pejabat tinggi daerah.
“Tidak ada dalam hal ini yang kita kecualikan,” tegas Asep.
Langkah KPK ini memperkuat komitmen lembaga antirasuah untuk mengungkap tuntas praktik korupsi di sektor infrastruktur, khususnya yang melibatkan dana besar seperti proyek pembangunan jalan di Sumut.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “KPK soal Kemungkinan Panggil Bobby dalam Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Sumut”
