Satria Arta Kumbara kembali menjadi sorotan usai Komandan Korps Marinir, Mayor Jenderal TNI (Mar) Endi Supardi, mengungkap latar belakang mengejutkan yang melatari keputusannya menjadi tentara bayaran di Rusia.
Satria, yang memulai karier militernya dari tingkat Tamtama dan sempat naik pangkat hingga Sersan Satu, diketahui telah meninggalkan dinas tanpa izin alias desersi sejak 2023. Ia pun resmi diberhentikan dari dinas militer.
Tak disangka, setelah sekian lama menghilang, Satria ternyata berada di Rusia dan bergabung sebagai tentara bayaran dalam konflik antara Rusia dan Ukraina.
Terlilit Utang hingga Rp 750 Juta, Lalu Terjerumus Judi Online
Mayjen Endi mengungkap bahwa masalah Satria bermula dari gaya hidup mewah yang tak sejalan dengan pendapatannya. Ia diketahui memiliki utang mencapai Rp 750 juta, hasil dari pinjaman bank yang terus menumpuk.
Untuk menutupi utang tersebut, Satria memilih jalan pintas dengan bermain judi online. Namun, bukannya keluar dari masalah, ia justru makin terperosok.
“Angkanya kurang lebih di Rp 750 juta, mungkin untuk menutup itu dia judi online, ternyata judi online ini kan tidak membantu, bahkan akan lebih terjerumus ke dalamnya, sehingga tidak bisa mengatasi itu, dia desersi,” ujar Endi di Markas Komando Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (24/7/2025).
Endi juga mengingatkan soal bahaya judi online yang menurutnya menjadi ancaman serius bagi generasi muda.
“Judi online ini mungkin musuh kita bersama, yang harus kita tumpas, karena ini merusak cara berpikir kita, cara kehidupan kita yang tadinya sederhana, jadi hedonis rata-rata seperti itu,” katanya.
Masih Terancam Dipenjara jika Kembali ke Tanah Air
Setelah diberhentikan dari dinas militer pada 2023, Satria Arta juga dijatuhi hukuman kurungan selama satu tahun. Namun hukuman ini belum dijalani karena ia keburu melarikan diri ke Rusia.
Menurut Endi, hukuman itu tetap akan diberlakukan jika Satria kembali ke Indonesia dalam batas waktu sebelum kedaluwarsa.
“Kalau dia masih ada di Indonesia, kita hukum setahunnya. Karena tetap masih ada kewajiban untuk menjalani hukuman. Tapi apabila sudah lewat, itu sudah kedaluwarsa, tidak. Kalau tidak salah 2033, kalau ada di Indonesia, kita masukkan kurungan setahun,” tegasnya.
