PB IDI), Slamet Budiarto, menyampaikan keprihatinan atas tindakan mutasi mendadak terhadap sejumlah dokter di rumah sakit vertikal.
Menurut Slamet, mutasi yang dilakukan secara tiba-tiba, termasuk pemberhentian satu dokter di Rumah Sakit H Adam Malik, Medan, menimbulkan ketidakpastian dan berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan.
“Mutasi atau pemberhentian mendadak ini berpotensi menciptakan situasi dan kondisi yang penuh dengan ketidakpastian di kalangan dokter, dan mengganggu pelayanan di rumah sakit vertikal,” ujar Slamet kepada Kompas.com, Minggu (4/5/2025) malam.
Apa Dampak Mutasi Sepihak terhadap Tenaga Medis?
PB IDI menilai keputusan mutasi oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersifat sepihak dan kontraproduktif.
Slamet menekankan bahwa dokter memiliki hak untuk menyampaikan pendapat secara konstruktif dan memberikan masukan atas kebijakan yang diterapkan oleh Kemenkes.
“Sebagai organisasi profesi, kami mendorong dialog antara Kementerian Kesehatan dan tenaga medis untuk mencapai kesepakatan yang memberi manfaat kesehatan bagi masyarakat,” katanya.
Slamet meminta agar Kemenkes menghormati dan melindungi hak-hak tenaga medis, termasuk hak menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada layanan kesehatan.
Bagaimana Kasus dr Piprim Menyoroti Isu Ini?
Kasus mutasi terhadap dr Piprim B Yanuarso, Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), turut menjadi sorotan.
Piprim dipindahkan dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) ke Rumah Sakit Fatmawati (RSF) dan mengaku belum menerima surat mutasi secara fisik hingga beberapa hari setelah isu tersebut mencuat.
“Jadi kronologinya pada hari Jumat sekitar jam 10-an saya ditelepon oleh salah seorang teman sejawat yang melihat potongan foto yang memuat nama saya dimutasi. Bukan hanya saya, ada beberapa dokter. Dan saya dimutasikan dari RSCM ke RS Fatmawati,” kata dr Piprim dalam keterangannya, Selasa (29/4/2025).
“Itu tanggal 25 April. Sampai dengan kemarin, 28 April, saya sendiri belum menerima fisik surat mutasi tersebut. Sehingga saya juga tidak tahu ini benar-benar atau hoaks. Tapi sepertinya benar-benar ya,” tambahnya.
PB IDI menilai mutasi tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan mencerminkan ketidakadilan. Mutasi yang dilakukan tanpa komunikasi atau pemberitahuan terlebih dahulu dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip keterbukaan dan keadilan dalam manajemen tenaga kesehatan.
Slamet Budiarto meminta agar Kemenkes meninjau kembali serta membatalkan keputusan mutasi dan pemberhentian terhadap dokter-dokter yang terdampak.
Ia menegaskan bahwa keputusan sepihak seperti ini berisiko menurunkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Sebagai langkah konkret, PB IDI akan terus mendorong Kemenkes untuk membuka ruang dialog dengan organisasi profesi medis.
Diharapkan, setiap keputusan terkait tenaga medis dilakukan secara transparan dan berdasarkan musyawarah demi kepentingan masyarakat luas.
“Kami mengajak Kementerian Kesehatan untuk bersikap terbuka, mendengarkan aspirasi tenaga medis, dan memastikan kebijakan yang diterapkan tidak merugikan pelayanan kesehatan,” tutup Slamet.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “PB IDI Keberatan atas Mutasi Mendadak Dokter oleh Kemenkes“.
