Dokter Indonesia (PB IDI) menyatakan keprihatinan atas mutasi dan pemberhentian mendadak sejumlah dokter yang bertugas di rumah sakit vertikal milik pemerintah, termasuk salah satunya di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H Adam Malik.
Ketua Umum PB IDI Slamet Budiarto mengungkapkan bahwa mutasi tersebut dilakukan secara tiba-tiba tanpa melalui mekanisme yang transparan.
“Mutasi atau pemberhentian mendadak ini berpotensi menciptakan situasi dan kondisi yang penuh dengan ketidakpastian di kalangan dokter, dan mengganggu pelayanan di rumah sakit vertikal,” ujar Slamet, Minggu (4/5/2025) malam.
Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah mutasi terhadap dr Piprim B Yanuarso, Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) ke Rumah Sakit Fatmawati (RSF).
Dalam keterangannya, dr Piprim menyebut mutasi tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan resmi dan terkesan melanggar prosedur.
“Jadi kronologinya pada hari Jumat sekitar jam 10-an saya ditelepon oleh salah seorang teman sejawat yang melihat potongan foto berisi nama saya dimutasi. Bukan hanya saya, ada beberapa dokter. Dan saya dimutasikan dari RSCM ke RS Fatmawati,” kata Piprim dalam keterangan resmi, Selasa (29/4/2025).
Menurut Piprim, hingga 28 April 2025 ia belum menerima surat fisik mutasi tersebut.
“Itu tanggal 25 April. Sampai dengan kemarin 28 April saya sendiri belum menerima fisik surat mutasi tersebut. Sehingga saya juga tidak tahu ini beneran atau hoaks. Tapi sepertinya beneran ya,” sambungnya.
IDI Desak Kemenkes Tinjau Ulang Kebijakan
PB IDI menilai kebijakan mutasi dokter secara mendadak oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) adalah langkah kontraproduktif yang dapat berdampak pada kualitas layanan di rumah sakit vertikal.
Slamet menegaskan bahwa para dokter memiliki hak untuk menyampaikan pendapat secara konstruktif dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan.
“Sebagai organisasi profesi, kami mendorong dialog antara Kementerian Kesehatan dan tenaga medis untuk mencapai kesepakatan memberi manfaat kesehatan bagi masyarakat,” kata Slamet.
PB IDI juga meminta Kemenkes untuk menghormati dan melindungi hak-hak dokter dalam berpartisipasi pada proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung terhadap sistem pelayanan kesehatan nasional.
Sebagai bentuk keprihatinan, IDI mendesak pemerintah agar meninjau ulang dan membatalkan keputusan mutasi dan pemberhentian dokter demi kepentingan masyarakat luas.
