Kemenag) memegang tanggung jawab sebagai penyelenggara ibadah haji di Indonesia.
Sesuai amanat Peraturan Presiden No 154 Tahun 2024, mulai 2026, peran ini akan dialihkan sepenuhnya ke Badan Penyelenggara (BP) Haji.
Dalam momen penutupan Operasional Ibadah Haji 2025, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada jemaah haji atas segala kekurangan layanan.
“Saya selaku pribadi maupun sebagai Menteri Agama, selaku Amir Hajj juga memohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya, terutama jemaah haji, mungkin ada pelayanan kami yang kurang baik,” ujarnya di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025).
“Dari lubuk hati kami yang sangat dalam, bersama kami mewakili teman-teman petugas, termasuk Amirul Hajj, memohon maaf,” sambungnya.
Layanan Haji 2025: Terobosan dan Perubahan Besar
Meski menjadi tahun penutup, Kemenag tetap mencatat sejumlah capaian penting dalam penyelenggaraan haji 2025.
Melalui lima terobosan (5B) dan lima langkah progresif (5P), pelayanan kepada jemaah semakin ditingkatkan.
Lima Terobosan (5B):
- Menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dari Rp 93,4 juta menjadi Rp 89,4 juta
- Mencegah praktik monopoli dengan menggandeng delapan syarikah
- Mempublikasikan awal daftar jemaah haji khusus yang berhak melunasi
- Memfasilitasi pembayaran Dam lewat Adahi dan Baznas
- Melibatkan tiga maskapai, yaitu Garuda Indonesia, Saudi Arabia Airlines, dan Lion Air
Lima Progresifitas (5P):
- Menggenjot ekspor bumbu Nusantara sebanyak 450 ton
- Menerapkan skema murur demi efisiensi perjalanan ibadah
- Mengoptimalkan sistem pelaporan cepat melalui Kawal Haji
- Menyediakan layanan Fast Track di tiga embarkasi Tanah Air
- Mengembangkan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat)
Harapan Menag di Masa Transisi ke BP Haji
Nasaruddin menegaskan, penyelenggaraan ibadah haji bukan hanya urusan teknis, tetapi wujud pengabdian untuk umat.
Ke depan, ia berharap BP Haji dapat membawa pelayanan haji Indonesia ke level lebih baik.
“Sekarang ini akan beralih kepada BPH, Badan Penyelenggara Haji, dan kita berdoa sekaligus membantu ya, bukan hanya mendoakan, tapi kita bantu bersama bagaimana pelaksanaan haji yang akan datang itu akan lebih sempurna,” ucapnya.
Ada lima harapan yang ia titipkan di masa transisi ini:
- Percepatan pembuatan regulasi haji, mengingat adanya jadwal ketat dari Arab Saudi terkait transfer dana awal dan kontrak layanan.
- Percepatan alih tugas dari Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag ke BP Haji.
- Transformasi layanan haji yang responsif dan adaptif di Tanah Suci.
- Penguatan komitmen kesehatan jemaah, sejalan dengan perhatian Arab Saudi terhadap aspek kesehatan.
- Pelaksanaan haji yang membawa dampak positif, baik secara spiritual, sosial, maupun ekonomi.
“BPH hadir secara khusus untuk mengurus haji. Semoga dapat menghasilkan layanan yang semakin baik,” tutup Nasaruddin.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Akhir 75 Tahun Kemenag Urus Haji, Ditutup dengan Permintaan Maaf”.
